Suara Perubahan

Berpikir Kritis Berjiwa Merdeka

1,7 Juta Warga Sumut Terancam Tidak Memilih di Pilkada 2018

1,7 Juta Warga Sumut Terancam Tidak Memilih di Pilkada 2018

Medan,Suaraperubahan.co,- Sejumlah kendala diperkirakan akan mempengaruhi pesta demokrasi di Sumatera Utara baik pemilihan kepala daerah di 8 kabupaten/kota di Sumut pada 27 Juni 2018 dan juga Pilgubsu nantinya. Sebab adanya potensi masalah terkait sekira 1,7 juta warga Sumut tak memiliki KTP Elektronik (e-KTP).

 

Demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Mulia Banurea dalam kegiatan Rapat Kordinasi dan Coffee Morning Pemangku Kepentingan sebagai Persiapan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Sumatera Utara, Jumat (15/12/2017) di Hotel Santika Dyandra, Medan.

 

“Yang tidak punya e-ktp, tidak bisa memilih. Potensi masalah ada sekitar 1,7 juta warga Sumut terancam tak bisa memilih karena tak punya ktp elektronik,” kata Mulia saat Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Pilkada Sumut 2018 di Medan, Jumat 15 Desember 2017.

 

Mulia juga mengatakan, suhu politik Sumut diperkirakan memanas saat Pilkada 2018 karena selain pemilahan gubernur dan wakil gubernur bersamaaan di 8 kabupaten dan kota ada pemilihan kepala daerah.

 

“Daerah yang pemilihan kepala daerah termasuk daerah yang diperkirakan panas yakni Kabupaten Dairi dan Deli Serdang.KPU ingin memastikan hak pilih warga tidak terabaikan agar tidak timbul masalah di awal proses pemilihan berlangsung.”kata Mulia.

 

Masalahnya, kata Mulia dari jumlah penduduk Sumut 14,7 juta jiwa, terdata jumlah penduduk wajib memiliki KTPelektronik 10,3 juta jiwa.

 

“Jumlah penduduk yang sudah terekam e-ktp baru 8,6 juta jiwa atau 82,86 persen. Jumlah penduduk yang belum terekam e-ktp 1,7 juta jiwa atau 17,14 persen dan yang sudah direkam tapi belum bisa dicetak e-ktp nya masih 78.718 jiwa,” tutur Mulia.

 

Selain soal data pemilih, KPU, ujar Mulia mulai khawatir karena pegawai sekretariat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum menerima surat keputusan yang diterbitkan sekretaris daerah.

 

“Seharusnya petugas PPK dan PPS di kabupatan dan kota yang daerahnya ikut Pilkada 2018 yakni Kabupaten Langkat, DeliSerdang, Dairi, Batubara, Tapanuli Utara, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara sudah menerima SK dari Sekda sebagai bentuk jaminan honor mereka ditampung APBD masing-masing,” kata Mulia.

 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Aulia Andri mengatakan Bawaslu sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilihan umum dan pilihan kepala daerah. Sumut, kata Aulia masuk peringkat ke 4 daerah rawan Pilkada 2018.

 

“Kabupaten Dairi dan Deli Serdang menempati peringkat atas daerah yang rawan Pilkada,” kata Aulia.

 

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan,dari anggaran yang  dialokasikan mencapai Rp 1,2 triliun untuk Pilkada Sumut 2018 harus bermanfaat dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.

 

“Termasuk saya ingin agar KPU memastikan semua warga Sumut yang memenuhi syarat memilih memperoleh haknya memilih,” kata Tengku Erry.

 

Pelaksanatugas Kepala Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Sumut Muhammad Zaki berjanji akan turun ke bawah secapatnya.

 

“Kami akan mendata sesegera mungkin dan segera melakukan rapat koordinasi untuk memastikan warga yang belum terekam sistim ktp elektronik bisa segera terekam dan memperoleh ktp elektronik,” kata Zaki.

 

Kepala Polda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengingatkan agar pelaksaan Pilkada serentak 2018 tidak menimbulkan gesekan antara pemilih dengan KPU.

 

“Salah satunya kami ingin memastikan agar penduduk yang belum memiliki ktp elektronik bisa segera memperolehnya.Saya tidak bisa bayangkan kalau 1,7 juta warga itu protes,” kata Paulus.

 

Dia juga mengingatkan agar Pilkada tidak menggunakan isu-isu agama dan kesukuan. Saat pertemuan  Kapolri dan para Kapolda dengan Presiden Joko Widodo di Lembaga Pendidikan Polri beberapa waktu lalu, Presiden, kata Paulus menekankan agar Pilkada aman.

 

“Tentu kita tidak salah jika menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai pembelajaran agar masalah agama dan kesukuan tidak membuat perpecahan di masyarakat hanya karena Pilkada,” kata Paulus.

 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dan 8 kabupaten dan kota serentak dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Pada tanggal itu 171 daerah di Indonesia juga melaksanakan Pilkada. Adapun di Sumut pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipastikan tanpa calon perseorangan.

 

Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumut Brigadir Jenderal Ruruh Setyawibawa memperkirakan jika Pilkada Sumut diikuti hanya dua pasang calon akan terjadi pengelompokan di masyarakat.

 

“Kalau hanya dua pasang calon maka tensi pemilihan akan berbeda jika ada pilihan ketiga. Namun yang terpenting harus aman.BIN sudah menyampaikan kepada KPU apa saja yang jadi potensi masalah,” kata Ruruh.

 

Sementara calon partai yang sudah mendapat dukungan antara lain gubernur petahana Tengku Erry Nuradi yang diusung Partai NasDem dan koalisinya PKPI dan PKB.

 

Kemudian Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang diusung Partai Amanat Nasional,Partai Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Edy bahkan rela pensiun dini sebagai Panglima Kostrad untuk ikut berkompetisi pada Pilkada Sumut. Adapun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon diperkirakan masih calon terkuat internal PDI Perjuangan.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan