Suara Perubahan

Berpikir Kritis Berjiwa Merdeka

7 Tahun Tidak Setor PAD, PDAM Tirtanadi Provsu Siap Ikuti Aturan

7 Tahun Tidak Setor PAD, PDAM Tirtanadi Provsu Siap Ikuti Aturan

Medan-suaraperubahan.co-Sejak tahun 2011, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provsu tidak pernah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintahan Provinsi Sumatra Utara. Hal itu terjadi dikarenakan sejak akhir tahun 2010, keluar surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa PDAM Tirtanadi boleh memberikan kontribusi dan harus memiliki capaian pelayanan sebesar 80 persen dari jumlah masyarakat yang ada diwilayah jumlah pelayanannya.

Hal itu ditegaskan Humas PDAM Tirtanadi Zaman K Mendrofa ketika diwawancarai wartawan diruangan kerjanya pada Selasa (26/9/2017) sekitar pukul 10:00 WIB. Dirinya menegaskan bahwa semua itu merupakan ketentuan dan ada landasan payung hukumnya.

“Surat edaran Kemendagri yang membolehkan PDAM tidak menyetor PAD terhadap Pemda apabila cakupan pelayanannya belum 80 persen.
Kalau memang capaian pelayanan 80 persen PDAM Tirtanadi pastinya akan memberikan kontibusi PAD,” ungkap Zaman menjelaskan.

Dulunya, sebelum Mendagri mengeluarkan surat edaran pada akhir Tahun 2010. PDAM Tirtanadi mampu memberikan kontribusi PAD terakhir pada tahun 2010 dan dari tahun 2011 sudah tidak lagi memberikan setoran kontribusi PAD.

“Dulunya, ada program Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk percepatan program MDGS yang dicanangkan oleh Bapak Jusuf Kalla, program 10 juta sambungan air minum. Jadi untuk percepatan capaian sambungan air minum itu yang diprogram pak Jusuf Kalla, maka PDAM yang cakupannya belum 80 persen, tidak diharuskan menyetor PAD kepada Pemda. Tapi keuntungan dialihkan untuk pemasangan pipa dan pengembengan PDAM Tirtanadi,” ungkapnya.

Zaman mengaku siap dengan saran omongan salah satu dewan dari Komisi C Hartoyo yang mengatakan bahwa sebaiknya PDAM Tirtanadi memberikan kontribusi PAD walaupun pencapaian belum 80 persen pelanggan.

“Jika memang ada payung hukumnya atau Perdanya sudah ada, PDAM harus siap dan pasti siap dengan saran DPRD Sumut yang wajib memberikan kontribusi PAD walaupaun jumlah pelayanan 80 persen. Kami siap mengikuti aturan apapun selama itu ada Perda atau payung hukumnya,” ungkap Zaman menjelaskan.(REZA)

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan