Suara Perubahan

Berpikir Kritis Berjiwa Merdeka

Pengelolaan Aset Cenderung Merugikan, Pemprovsu Tidak Layak Mendapatkan WTP

Pengelolaan Aset Cenderung Merugikan, Pemprovsu Tidak Layak Mendapatkan WTP

Medan-suaraperubahan.co-Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Qodry Marpaung Lc mengatakan agar pemerintah Provinsi Sumatra Utara melalui Biro Keuangan dan Aset Daerah untuk benar-benar menjaga semua aset Pemprovsu. Jangan sampai aset Pemprovsu tidak terjaga dan diambil alih oleh pihak lain.

Hal itu ditegaskannya ketika diwawancarai wartawan, Selasa (5/9/2017) sekitar pukul 10:00 WIB. Dirinya juga mengatakan agar BKAD memelihara dan mengetahui aset Pemprovsu yang menyusut.

“Pemprovsu masih lemah dalam mengelolah aset, banyak aset Pemprovsu yang dikuasai oleh pihak yang lain. Misalnya di Tanjung Balai ada aset Pemprovsu yang menjadi rumah pribadi yang dulunya merupakan tempat pelayanan kesehatan, bahkan BKAD tidak memiliki data aset Pemprovsu yang mengusut, ” terangnya.

Bukan itu saja, masih banyak aset Pemprovsu yang tidak dilakukan perawatan dan cenderung dilakukan pembiaran. Salah satunya aset sircuit balap sepeda yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan tepat bersebalahan dengan Unimed.

“Sirkuit Balap Sepeda juga dilakukan pembiaran, sampai sekarang aset Pemprovsu itu masih terbengkalai,” tuturnya.

Dirinya berharap agar pihak BKAD untuk benar-benar menjaga semua aset Pemprovsu yang ada dan auditor diminta pertanggung jawabannya. Selain itu, dirinya juga meminta SKPD yang ditugasi untuk mengelolah aset dan kekayaan agar betul-betul mengamankan aset yang ada serta menghitung berapa nilai penyusutan dan penambahan aset.

” SKPD diminta agar bisa mengambil kembali aset yang sudah dikuasai pihak lain dan sertifikasi aset dan harta kekayaan milik pemerintah. Kalau memang kondisi pegawai tidak mampu untuk menjaga aset, segera lakukan atau intensifkan pelatihan dan libatkan konsultan,” terangnya.

*Tidak Layak Mendapatkan WTP

Wakil Ketua Komisi A dari Fraksi PKS ini juga menegaskan bahwa Pemprovsu tidak layak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pasalnya dalam melakukan pengelolaan asetnya, pemerintah masih tidak baik dan cenderung merugikan pemerintah.

Dimana banyak aset Pemprovsu yang dikuasai oleh pihak lain dan masih diterlantarkan oleh pihak Pemprovsu.

“Seharusnya jangan diberikan WTP, tapi diberikan dahulu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena dalam pengelolaan asetnya masih sangat buruk,” tegasnya.(REZA)

 

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan