Suara Perubahan

Berpikir Kritis Berjiwa Merdeka

Pipa Bocor Berada Di Bawah Rumah Warga dan Material Harus Ditempa, Sutrisno Pangaribuan ST : PDAM Tirtanadi Tidak Mencerminkan Mematuhi Undang-Undang KIP

Pipa Bocor Berada Di Bawah Rumah Warga dan Material Harus Ditempa, Sutrisno Pangaribuan ST : PDAM Tirtanadi Tidak Mencerminkan Mematuhi Undang-Undang KIP
Medan-suaraperubahan.co-Sutrisno Pangaribuan ST, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan kepada wartawan mengungkapkan bahwa sepanjang Bulan Oktober Tahun 2017, PDAM Tirtanadi telah dua kali menampilkan informasi di website: pdamtirtanadi.co.id. Informasi pertama pada 4 Oktober 2017, pecahnya pipa transmisi dengan diameter 250 mm jalur air keluar dari IPA Sei Ular. Pasokan air untuk cabang Lubuk Pakam terganggu.
Kedua, terjadi kebocoran pipa transmisi dengan diameter 1.000 mm di lokasi Jalan Purwo Delitua yang merupakan jaringan IPA Delitua. Akibat kebocoran ini, kapasitas produksi IPA Delitua, pada saat normal 1.600 liter/detik turun menjadi 1.300 liter/detik.
“Kondisi ini mengakibatkan gangguan di sejumlah wilayah di Kota Medan.
Keterangan PDAM Tirtanadi semakin membingungkan pada kebocoran pipa transmisi di IPA Delitua, dimana kebocoran tidak dapat segera diatasi disebabkan posisi pipa yang bocor ada di bawah rumah warga dan material untuk perbaikan harus ditempa terlebih dahulu. Informasi ini sama sekali tidak mencerminkan bahwa PDAM Tirtanadi mematuhi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar anggota DPRD Sumut dari Komisi C ini kepada wartawan Senin (23/10/2017) siang.
Keadaan seperti disebut diatas semakin melengkapi persoalan yang dihadapi oleh PDAM Tirtanadi. Persidangan atas gugatan masyarakat atas SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang penyesusaian tarif air minum dan air limbah PDAM Tirtanadi, sedang berjalan di PTUN Medan.
Demikian juga dengan rencana seleksi calon pegawai PDAM Tirtanadi, kerjasama antara PDAM Tirtanadi dan Universitas Sumatera yang melalui website: https://pdamtirtanadi.usu.ac.id/ diumumkan bahwa tingginya jumlah pendaftar seleksi penerimaan calon pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 maka calon peserta yang berhak untuk mengikuti ujian akan diumumkan setelah pemeriksaan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan sebelumnya.
Pencetakan kartu ujian dan pengumuman jadwal ujian akan ditentukan kemudian.
“Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara beberapa hari sebelumnya, Direktur Utama PDAM Tirtanadi menjelaskan bahwa, ketidakjelasan tahapan selanjutnya dari seleksi tersebut diakibatkan oleh tingginya jumlah pendaftar, yaitu sekitar 37.000.000 orang, untuk formasi pegawai kurang dari 200 orang. Pihak USU kewalahan dalam melanjutkan proses seleksi, baik seleksi administrasi maupun ujian. Kampus USU diyakini tidak dapat menampung seluruh peserta dalam penyelenggaraan ujian, sementara dalam kontrak kerjasama tidak mengantisipasi tingginya animo masyarakat untuk menjadi pegawai PDAM Tirtanadi,” ungkapnya.
Atas berbagai persoalan diatas, Sutrisno Pangaribuan ST merasa perlu diberi catatan diantaranya, kebocoran pipa transmisi PDAM Tirtanadi IPA Delitua yang terletak dibawah rumah warga sangat membingungkan. Bagaimana menjelaskan pipa dengan diameter 1000 mili meter atau 1 meter posisinya berada di bawah rumah warga? Secara teknis, perencanaan sistem jaringan PDAM Tirtanadi bermasalah. Persoalannya menjadi, warga yang menyerobot tanah yang diperuntukkan bagi jaringan pipa PDAM Tirtanadi, atau PDAM Tirtanadi yang melakukan penyerobotan terhadap tanah warga.
Semua material dan alat yang digunakan oleh PDAM Tirtanadi, menggunakan buatan pabrik. Sulit diterima akal sehat, bahwa material harus ditempa terlebih dahulu. Penjelasan ini hanya akal- akalan, dan jika benar, maka kegiatan pemeliharaan pipa yang selama ini sering dikerjakan PDAM Tirtanadi bohong besar. Bagaimana mungkin material yang sama dengan yang rusak, tidak tersedia di pasar? Penjelasan tersebut membuktikan bahwa PDAM Tirtanadi tidak memiliki kemampuan teknis untuk memperkirakan setiap permasalahan yang dapat mengganggu sistem perpipaannya.
“PDAM Tirtanadi harus menjelaskan penyebab kerusakan pipa di bawah rumah warga. Apakah terkait usia pemakaian pipa, apakah karena ada tindakan pihak lain. Faktor alam seperti gempa, pergeseran tanah sepertinya tidak terjadi dalam kurun waktu tersebut. Sehingga penyelidikan terkait kebocoran pipa harus dilakukan dan dilaporkan kepada Polisi. Kondisi disharmoni di jajaran direksi PDAM Tirtanadi diyakini juga berdampak terhadap optimalisasi pelayanan. Keadaan tersebut berakibat pada terjadinya pembiaran terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Dugaan terjadinya sabotase akibat disharmoni di jajaran direksi juga dikaitkan dengan berbagai persoalan yang terjadi. Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bagian Keempat: Kewajiban Badan Publik, Pasal 7, ayat 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan ayat 2. Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sebagai Badan Publik, semestinya PDAM Tirtanadi memenuhi kewajiban tersebut, sehingga publik dapat memahami kondisi, dan dapat memikirkan berbagai pilihan alternatif.
PDAM Tirtanadi harus segera mengatasi persoalan kebocoran tersebut secepatnya, termasuk mempersiapkan pilihan lain dalam memasok kebutuhan air bersih masyarakat. Jika kerusakan pipa belum sepenuhnya dapat diatasi, maka PDAM Tirtanadi berkewajiban menyiapkan mobil- mobil tangki berisi air bersih, yang diberikan kepada rumah- rumah warga yang mengalami dampak dari kerusakan tersebut.
PDAM Tirtanadi diminta untuk serius sebagai Badan Publik yang melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Keseriusan tersebut dapat diukur dari berbagai paparan di atas yang masih sangat jauh dari harapan. Semoga PDAM Tirtanadi segera dapat mengatasi berbagai persoalan yang berdampak pada publik esuai dengan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Maka PDAM Tirtanadi adalah Badan Publik.” ujar Sutrisno menjelaskan.(REZA)
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan