Suara Perubahan

Berpikir Kritis Berjiwa Merdeka

Retribusi TPI Di Sumut Dihapuskan, Pro-Kontra Fraksi Demokrat dan PKB DPRD Sumut Mencuat

Retribusi TPI Di Sumut Dihapuskan, Pro-Kontra Fraksi Demokrat dan PKB DPRD Sumut Mencuat
Medan-suaraperubahan.co-Gubernur Sumatra Utara, Ir T Erry Nuradi MSi telah mengesahkan Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah. Namun, terjadi pro dan kontra atas disahkannya Ranperda perubahan tersebut. Dimana dua fraksi di DPRD Sumut yang pro dan kontra adalah Fraksi Demokrat dan PKB.
Dalam pemandangan fraksi-fraksi DPRD Sumut Provinsi Sumatra Utara, Fraksi Demokrat secara tidak langsung menyatakan setuju dengan Perda Provsu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah pada Bab IV bagian kedua ini.
Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprovsu yang mencabut ketentuan yang terdapat dalam BAB IV bagian kedua yakni tentang retribusi tempat pelelangan ikan. Dengan dihapuskannya ketentuan ini berarti tidak membebani para nelayan yang menjalankan aktifitas ditempat pelelangan ikan. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan dari jenis retribusi ini banyak dikeluhkan oleh para nelayan. Untuk itu diucapkan terima kasih.
Tapi, anggota dewan dari Fraksi Demokrat yang duduk di komisi B atas nama Jenni Berutu tidak mengetahui hal itu.”Saya tidak tahu akan hal itu,” ujarnya ketika ditemui wartawan digedung Paripurna beberapa hari yang lalu.
Berbeda dengan Fraksi Demokrat, anggota dewan Fraksi PKB meminta penjelasan kenapa ketentuan BAB IV Bagian Kedua dihapus, sedangkan dalam evaluasi Kementrian Dalam Negeri tidak ada membatalkan atau memerintahkan menghapus ketentuan BAB IV Bagian Kedua.
Begitu juga saat diwawancarai wartawan, anggota dewan dari Fraksi PKB Roby Agusman Harahap juga mengherankan dengan dihapusnya retribusi di TPI.
“Retribusi salah satu sumber pendapatan, perubahan atau penghapusan retribusi harus dilakukan melalui proses pansus, kedua harus dikaji secara akademis dan ketiga potensinya. Ada kebijakan dan diregulasi, retribusi memang harus prorakyat. Tapi penghapusan retribusi di TPI menjadi pertanyaan. Terindikasi ada kepentingan disana,” terang Ketua Komisi B DPRD Sumut ini menjelaskan.
Lanjut Roby mengatakan bahwa pelaku bisnis di TPI adalah orang kaya, bukan para nelayan. Nelayan hanya menjual hasil tangkapannya kepada pengusaha. Kalau retribusi ini dihapuskan yang diuntungkan adalah pengusahan kaya.
“Tidak cocok retribusi ini dihapuskan. Retribusi harusnya menjadi sumber pendapatan dan diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk untuk para nelayan, untuk di TPI kebanyakan pengusaha yang melakukan transaksi disana. Ini akan menjadi perhatian dari Fraksi PKB, kita akan pertanyakan kembali ke Gubernur permasalahan penghapusan retribusi di TPI ini,” ungkap Roby menjelaskan.(REZA)
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan