Suara Perubahan

Berpikir Kritis Berjiwa Merdeka

SPS Sumut Dapat Bansos Rp 700 Juta Dari Pemprovsu, Rianto Aghly Mengaku Tidak Memiliki Kewenangan

SPS Sumut Dapat Bansos Rp 700 Juta Dari Pemprovsu, Rianto Aghly Mengaku Tidak Memiliki Kewenangan

 

Medan-suaraperubahan.co-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Sumatra Utara (Gema Sumut) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Petisah pada Kamis (21/12) sekitar pukul 11:00 WIB.

Zarkasih Margolang selaku kordinator lapangan menuturkan bahwa berdasarkan Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD Pasal 22 Ayat 2 yang berbunyi pemberian Bansos dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 24 ayat 6 menyebutkan bahwa tujuan pemberian bansos meliputi 1.Rehabilitasi Sosial, 2. Perlindungan Sosial, 3. Pemberdayaan Sosial, 4. Jaminan Sosial, 5. Penanggulangan Kemiskinan, 6. Penanggulangan Bencana.

“Permendagri diatas sepertinya tidak berlaku di Sumatra Utara, karena penyaluran dana Bansos Sumut 2017 Dinilai sangat tidak tepat sasaran. Seperti diketahui SPS Sumut mendapatkan Hibah bansos sebesar Rp 700 juta. Sementara masih banyak lembaga/organisasi lainnya di Sumut yang lebih layak menerima bantuan tersebut, misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, Pemerhati anak dan lainnya. Sementara SPS sendiri adalah tempat berkumpulnya penerbit surat kabar yang justru seharusnya ikut serta membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial. Kami menilai Korsupgah KPK di Sumut telah gagal karena salah satu Korsupgah KPK adalah terkait dengan penganggaran,” ungkap Zarkasih Margolang.

Maka dari itu, dengan ini Gema Sumut menyatakan sikap diantaranya meminta Gubernur Sumatra Utara agar mengevaluasi/membatalkan penyaluran Hibah Bansos Sumut Tahun 2017 kepada SPS Sumut karena dinilai tidak tepat sasaran. Selanjutnya mempertanyakan kepada DPRD Sumut alasan ditampungnya anggaran tersebut diatas dalam APBD Provsu Tahun 2017.

“Kemudian, kita mempertanyakan kepada Kadis Kominfo Sumut alasan pemberian rekomendasi kepada SPS Sumut sebagaimana diketahui dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2016 diatur bahwa lembaga penerima Bansos harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait,” tegas Zarkasih Margolang di gedung DPRD Sumut.

Terpisah, Rianto Agly Sekretaris dari SPS Sumut ketika dikonfirmasi mengenai adanya bantuan dari Pemprovsu melalui selularnya hanya mengatakan maaf.”Maaf, saya tidak ada kewenangan soal itu,” ujarnya.(REZA)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan